Mataram – Kebijakan sewa 72 unit mobil listrik oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak lagi sekadar isu teknis kendaraan dinas. Ia berubah menjadi pertanyaan fiskal. Sejumlah media melaporkan nilai kontraknya berada di kisaran Rp14 hingga Rp15 miliar per tahun. Detik Bali menulis bahwa anggaran sewa mencapai sekitar Rp14,7 miliar untuk satu tahun, sementara pemberitaan lokal seperti Suara NTB dan Lombok Post juga menyoroti kedatangan puluhan unit mobil listrik sebagai bagian dari paket 72 kendaraan tersebut.

Jika angka Rp14,7 miliar per tahun itu konsisten, maka dalam lima tahun total pengeluaran mencapai sekitar Rp73–74 miliar. Itu angka faktual dari perkalian sederhana, bukan tafsir politik.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan kebijakan ini sebagai bagian dari modernisasi kendaraan dinas dengan skema full service lease. Artinya biaya tersebut sudah mencakup kendaraan, servis, asuransi, dan pajak. Secara administratif, ini memang praktis. Tidak ada beban depresiasi aset dan tidak ada urusan pelelangan kendaraan di akhir masa pakai.

Baca liputan lengkap kategori Mataram di Opini Mataram.

Namun pendekatan berbeda pernah muncul di Jawa Barat. Dalam laporan TVOneNews dan Detik Jabar, Dedi Mulyadi atau KDM mengkritik keras praktik sewa mobil listrik oleh BUMD yang nilainya mencapai belasan miliar rupiah. Ia menyebut kebijakan seperti itu tidak efisien dan membebani keuangan daerah. Kritik tersebut bukan menolak kendaraan listrik, tetapi mempertanyakan total biaya yang harus ditanggung publik.

Ini bukan soal pro atau anti kendaraan listrik. Ini soal total biaya kepemilikan dalam lima tahun.

Perbandingan Lengkap 5 Tahun

Mari buka angka secara jujur. Dengan asumsi konservatif harga rata rata mobil listrik Rp320 juta per unit, maka 72 unit bernilai sekitar Rp23,04 miliar. Jika dibeli tunai dan ditambah biaya operasional lima tahun sekitar Rp8,2 miliar yang sudah mencakup pajak Rp1,8 miliar, asuransi, dan servis, totalnya berada di kisaran Rp31 miliar. Setelah dikurangi nilai sisa kendaraan sekitar 30 persen atau Rp6,9 miliar, biaya riil bersih turun menjadi sekitar Rp24 miliar.

Bahkan jika menggunakan skema kredit dengan bunga 9 persen, total lima tahun berada di kisaran Rp35 miliar, atau sekitar Rp29 miliar setelah memperhitungkan nilai sisa. Angka ini tetap jauh di bawah Rp74 miliar biaya sewa lima tahun.

Selisihnya berada di rentang Rp40 sampai Rp50 miliar.

Ini bukan angka asumsi liar. Ini aritmetika berbasis harga pasar kendaraan listrik yang saat ini beredar di Indonesia dan struktur pembiayaan yang lazim digunakan dalam pembelian fleet.

Sering muncul argumen risiko baterai sebagai pembenaran kehati hatian. Faktanya, sebagian besar mobil listrik modern memberikan garansi baterai delapan tahun atau hingga 160 ribu kilometer, sebagaimana tercantum dalam spesifikasi resmi sejumlah produsen yang diberitakan media otomotif nasional seperti Kontan Otomotif. Dalam masa pakai lima tahun, kemungkinan penggantian baterai sangat kecil dan umumnya masih dalam perlindungan garansi. Artinya, baterai bukan variabel penentu dalam selisih puluhan miliar rupiah tersebut.

Lalu apa arti Rp40 miliar bagi NTB? Di provinsi ini, Rp1 miliar dapat membangun beberapa ruang kelas baru, merehabilitasi puskesmas pembantu, memperbaiki ruas jalan desa, atau menjadi modal bergulir bagi ratusan UMKM. Jika selisih kebijakan mencapai Rp40 miliar, secara teoritis itu setara dengan puluhan proyek riil yang menyentuh masyarakat secara langsung dab berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi NTB.

Pendekatan NTB dapat dipahami sebagai pilihan yang fleksibel dan minim kerumitan administrasi. Sementara pendekatan yang disuarakan Dedi Mulyadi di Jawa Barat lebih menekankan penghematan total biaya dalam satu periode pemerintahan. Namun ketika angka dibentangkan tanpa emosi, sewa muncul sebagai opsi dengan total biaya paling tinggi dalam lima tahun.

Kebijakan publik seharusnya disertai kajian total biaya kepemilikan yang transparan dan terbuka untuk diuji publik. Jika memang ada analisis resmi yang menunjukkan sewa lebih efisien dibanding beli atau kredit, maka dokumen tersebut penting untuk dipublikasikan. Karena setiap miliar rupiah dalam APBD bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan peluang pembangunan yang nyata bagi masyarakat

Catatan Redaksi

Angka sewa tahunan merujuk pada pemberitaan Detik Bali, Suara NTB, dan media lokal NTB mengenai anggaran sewa 72 unit mobil listrik. Kritik terhadap skema sewa di Jawa Barat merujuk pada pemberitaan TVOneNews dan Detik Jabar. Simulasi pembelian menggunakan asumsi harga pasar mobil listrik kelas menengah dan struktur pembiayaan umum kendaraan fleet di Indonesia. Perhitungan dapat berubah sesuai tipe kendaraan dan detail kontrak aktual pemerintah daerah.

Sumber Rujukan Berita

1. Pemprov NTB anggarkan Rp 14 miliar untuk sewa 72 mobil listrik pejabat — Detik Bali
   🔗 https://www.detik.com/bali/nusra/d-8332027/pemprov-ntb-gelontorkan-rp-14-miliar-untuk-sewa-72-mobil-listrik-pejabat
2. Puluhan unit mobil listrik tiba di NTB dalam paket sewa 72 unit — Suara NTB / ekbisntb.com
   🔗 https://ekbisntb.com/23/02/2026/34-unit-mobil-listrik-tiba-di-ntb/
3. Pelaksana kebijakan sewa di NTB menjelaskan mekanisme dan dasar alokasi biaya — Suara NTB
   🔗 https://suarantb.com/2026/02/23/beralih-ke-mobil-listrik-pemprov-ntb-lelang-kendaraan-dinas-lama/
4. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkritik praktik BUMD yang sewakan mobil listrik — tvOneNews
   🔗 https://www.tvonenews.com/berita/nasional/409462-kdm-bongkar-borok-bumd-jabar-yang-sewa-mobil-listrik-rp11-miliar-bodohnya-luar-biasa?page=1
5. Artikel lain yang juga memuat kritik Dedi Mulyadi terkait sewa mobil listrik Rp 11 miliar — Radar Bogor / Jawa Pos
   🔗 https://radarbogor.jawapos.com/jawa-barat/2477116161/sindir-kelucuan-5-tahun-bumd-sewakan-mobil-listrik-ke-pemprov-jabar-gubernur-jawa-barat-dedi-mulyadi-saya-coret-sekarang-kamu-bodohnya-luar-biasa