Menu MBG Disorot DPRD NTB, Jangan Sampai Menormalisasi Ketidakberesan di Bangku Sekolah

Mataram – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan di Kota Mataram setelah anggota Komisi V DPRD Provinsi NTB, Ir. Made Slamet, melakukan pengecekan langsung terhadap menu MBG di Yayasan Dharma Laksana Mataram, yang menaungi TK Dwijendra Mataram dan SD Dwijendra Mataram.

Made Slamet dikenal sebagai anggota DPRD yang cukup aktif turun ke lapangan. Ia kerap melakukan blusukan ke sekolah, lingkungan warga, serta berbagai fasilitas publik sambil bercengkrama langsung dengan masyarakat untuk mendengar persoalan yang mereka hadapi. Menurutnya, pendekatan seperti ini penting agar pengawasan terhadap kebijakan publik tidak hanya berhenti di ruang rapat, tetapi benar-benar melihat kondisi riil di lapangan.

Pendekatan itulah yang membawanya melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di lingkungan Yayasan Dharma Laksana Mataram. Kunjungan tersebut dilakukan pada Jumat, 6 Maret 2026, bertepatan dengan pelaksanaan program MBG di bulan Ramadan. Namun dari hasil pengecekan di lapangan, ia justru menemukan kondisi yang memunculkan keprihatinan terkait menu yang diterima siswa.

Baca liputan lengkap kategori Mataram di Opini Mataram.

Menu Kering Digabung Dua Hari

Dalam inspeksi tersebut, Made Slamet menemukan paket makanan yang disebut sebagai menu kering untuk dua hari bagi siswa. Isi paket tersebut antara lain enam butir kurma, satu kotak susu Real Good rasa cokelat ukuran 50 ml, dua belas iris keripik singkong, satu butir telur, serta satu buah jeruk kecil.

Menurutnya, komposisi menu tersebut jauh dari harapan program makan bergizi yang seharusnya memenuhi kebutuhan nutrisi anak.

“Ini sangat memprihatinkan. Program pemerintah yang seharusnya meningkatkan gizi anak-anak justru dilaksanakan dengan menu seperti ini,” ujarnya.

“Pengkhianatan”

Dalam pernyataan yang cukup keras, Made Slamet bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai pengkhianatan. Menurutnya, ketika program strategis nasional tidak dijalankan sesuai standar, maka yang terjadi bukan hanya masalah teknis, tetapi juga merusak tujuan kebijakan itu sendiri.

“Kalau program pemerintah dilaksanakan seperti ini, ini sama saja dengan penghianatan terhadap pemerintah,” tegasnya. Ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap peran pengawas SPPG agar kualitas pelaksanaan program benar-benar terjaga.

Viral di Media Sosial

Temuan tersebut tidak berhenti di ruang kelas. Dokumentasi pengecekan menu kemudian menyebar luas di media sosial, terutama melalui Facebook dan TikTok.

Di Kota Mataram, unggahan terkait temuan menu MBG ini dilaporkan dibagikan lebih dari dua ratus kali dan memicu beragam respons publik. Sebagian warganet mempertanyakan kualitas menu yang diberikan kepada siswa, sementara yang lain meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di daerah.

Fenomena viral ini menunjukkan bahwa program makan siswa tidak hanya menjadi isu kebijakan publik, tetapi juga isu sosial yang sensitif bagi masyarakat.

Ketika Anak Belajar dari Realitas

Di balik polemik menu MBG, muncul pula pertanyaan yang lebih dalam: apa yang sebenarnya dipelajari anak dari situasi seperti ini?

Dalam kajian Sosiologi Pendidikan, terdapat konsep yang dikenal sebagai Hidden Curriculum, yakni pelajaran tidak tertulis yang dipelajari siswa dari lingkungan sosial di sekitarnya. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh sosiolog pendidikan Amerika Philip W. Jackson melalui bukunya Life in Classrooms (1968). Jackson menjelaskan bahwa sekolah tidak hanya mengajarkan mata pelajaran formal, tetapi juga nilai-nilai sosial yang dipelajari siswa melalui pengalaman sehari-hari di kelas dan lingkungan sekolah.

Gagasan tersebut kemudian diperluas oleh sejumlah akademisi lain, termasuk Michael W. Apple dan Henry Giroux, yang menekankan bahwa struktur, kebijakan, dan praktik di lembaga pendidikan dapat membentuk cara pandang siswa terhadap kekuasaan, aturan, serta nilai-nilai sosial di masyarakat.

Melalui proses ini, anak-anak tidak hanya belajar dari buku pelajaran, tetapi juga dari contoh nyata yang mereka lihat di sekelilingnya. Cara aturan diterapkan, bagaimana kebijakan dijalankan, serta bagaimana orang dewasa merespons masalah di lingkungan sekolah dapat menjadi bagian dari pembelajaran sosial yang membentuk pemahaman siswa tentang kejujuran, tanggung jawab, dan integritas.

Ketika sebuah program pemerintah yang seharusnya baik tidak berjalan sesuai standar, anak bisa menyaksikan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik di lapangan. Jika kondisi seperti ini dibiarkan tanpa evaluasi, sebagian pengamat khawatir hal tersebut dapat menormalisasi ketidakberesan dalam sistem.

Karena itu, penting bagi pemerintah dan penyelenggara program untuk memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak menjadi kebiasaan atau dianggap wajar, apalagi di lingkungan pendidikan. Justru sebaliknya, setiap temuan harus menjadi momentum perbaikan dan transparansi, sehingga anak-anak juga belajar bahwa penyimpangan harus diperbaiki, bukan dibiarkan.

Pengawasan Menjadi Kunci

Kasus menu MBG di Mataram memperlihatkan bahwa tantangan utama program sosial bukan hanya pada desain kebijakan, tetapi juga pada implementasi dan pengawasan di lapangan.

Peran pengawas, transparansi anggaran, serta evaluasi berkala menjadi faktor penting agar program berjalan sesuai tujuan awalnya: meningkatkan kualitas gizi anak sekolah.

Pesan pentingnya adalah sederhana: jangan sampai program yang bertujuan baik justru memberi contoh buruk kepada generasi muda. Sebaliknya, ketika masalah ditemukan dan diperbaiki secara terbuka, siswa justru dapat belajar tentang integritas, tanggung jawab, dan pentingnya pengawasan publik—nilai-nilai yang juga terus dipromosikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pendidikan antikorupsi.

Bagi masyarakat di Mataram, polemik ini menjadi pengingat bahwa kebijakan publik yang menyentuh langsung kehidupan anak-anak tidak hanya soal makanan, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan nilai kejujuran sejak dini di lingkungan sekolah.