Tidak Semua Uang MBG itu Makanan

Redaksi Opini Mataram • March 30, 2026

Membaca ulang desain dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Ambisi program makan bergizi gratis di Indonesia berdiri di atas satu premis yang sulit dibantah: negara harus hadir memastikan kualitas gizi generasi berikutnya. Dalam berbagai pernyataan kebijakan, program ini dirancang untuk menjangkau puluhan juta penerima dengan skala anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Namun, ketika angka tersebut ditarik ke level operasional, muncul pertanyaan yang lebih mendasar—berapa banyak dari anggaran itu yang benar-benar menjadi makanan di piring?

Seberapa Besar Uang MBG?

Meski detail final masih berkembang, berbagai simulasi fiskal menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menyerap anggaran dalam kisaran Rp300 hingga Rp400 triliun per tahun pada skala penuh. Dalam konteks APBN, ini menjadikannya salah satu program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia.

Dengan ukuran sebesar itu, bahkan deviasi kecil dalam efisiensi dapat berarti puluhan triliun rupiah yang tidak pernah sampai ke penerima.

Baca liputan lengkap kategori Nasional di Opini Mataram.

Antara Anggaran Besar dan Realitas Sistem

Secara konseptual, program seperti ini tidak pernah hanya soal makanan. Dalam kajian World Bank mengenai school feeding programs, disebutkan bahwa biaya implementasi—termasuk logistik, tenaga kerja, dan distribusi—dapat menyerap porsi signifikan dari total anggaran, terutama di negara dengan tantangan geografis tinggi.

Hal yang sama juga tercermin dalam laporan Food and Agriculture Organization tentang sistem pangan global, yang menunjukkan bahwa negara dengan rantai pasok kompleks cenderung memiliki biaya distribusi yang lebih besar dibanding biaya bahan pangan itu sendiri.

Di titik ini, satu kesimpulan muncul: jika hanya sekitar separuh anggaran menjadi makanan, itu bukan kejanggalan—melainkan konsekuensi desain.

Di Mana Biaya Membesar

Dalam konteks implementasi awal, pertanyaan yang tak kalah penting adalah seberapa besar anggaran yang benar-benar sampai ke penerima dalam bentuk makanan. Hingga saat ini, belum ada angka resmi yang dipublikasikan secara komprehensif untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama karena program masih berada dalam tahap pengembangan dan belum melalui audit penuh. Namun, jika merujuk pada struktur biaya program sejenis dan praktik global yang dikaji oleh World Bank serta World Food Programme, estimasi realistis menunjukkan bahwa sekitar 45 hingga 55 persen anggaran benar-benar dikonversi menjadi makanan, sementara sisanya terserap oleh biaya sistem seperti distribusi, operasional dapur, dan manajemen. Dengan kata lain, dari setiap Rp100 yang dibelanjakan, hanya sekitar Rp50 yang benar-benar sampai ke piring anak—sebuah angka yang menjelaskan mengapa efisiensi sistem menjadi isu yang sama pentingnya dengan besaran anggaran itu sendiri.

Rincian Penggunaan Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG)

Komponen	Persentase	Estimasi Nilai	Keterangan
🍱 Bahan Makanan	45–55%	Rp160 – 200 triliun	Beras, protein, sayur, buah, susu (langsung dikonsumsi)
🚚 Distribusi & Logistik	15–20%	Rp60 – 80 triliun	Transport, penyimpanan, distribusi ke sekolah
👨‍🍳 SPPG / Dapur	10–15%	Rp40 – 65 triliun	Gaji tenaga, pengolahan makanan, energi
🏗️ Infrastruktur	5–10%	Rp20 – 40 triliun	Pembangunan dapur, alat masak, kendaraan
🧪 Gizi & Quality Control	3–5%	Rp12 – 20 triliun	Ahli gizi, standar menu, uji kualitas
🗂️ Manajemen & Sistem	5–8%	Rp20 – 30 triliun	IT, monitoring, audit, pengawasan

Rantai pasok yang panjang menciptakan margin berlapis. Analisis World Food Programme menunjukkan bahwa efisiensi program sangat ditentukan oleh seberapa pendek jalur distribusi dari sumber ke penerima.

Di sisi lain, dapur produksi (SPPG) menyimpan potensi inefisiensi klasik. Ketika kapasitas tidak terpakai penuh, biaya tetap berjalan tanpa output maksimal. Ditambah lagi, pengadaan tanpa transparansi harga berisiko mendorong biaya bahan melampaui harga pasar.

Peta Kebocoran: Di Mana Uang “Menghilang”

Untuk memahami persoalan ini, perlu dilihat secara konkret titik-titik rawan dalam sistem.

Area	Titik Kebocoran / Inefisiensi	Estimasi Potensi Bocor	Potensi Hemat
🍱 Bahan Pangan	Markup harga	Rp10 – 20 T	Rp8 – 15 T
🚚 Distribusi	Rantai pasok panjang	Rp20 – 40 T	Rp15 – 30 T
🚚 Logistik	Transport tidak efisien	Rp10 – 20 T	Rp8 – 15 T
👨‍🍳 SPPG/Dapur	Kapasitas tidak optimal	Rp10 – 20 T	Rp7 – 15 T
👨‍🍳 Operasional	SDM & energi boros	Rp5 – 10 T	Rp4 – 8 T
🏗️ Infrastruktur	Overbudget	Rp10 – 25 T	Rp8 – 20 T
🗂️ Manajemen	Monitoring lemah	Rp5 – 10 T	Rp3 – 8 T
🍱 Output	Porsi/kualitas turun	Rp10 – 20 T	Rp8 – 15 T

Dari tabel ini terlihat jelas: sumber pemborosan terbesar bukan pada makanan, melainkan pada sistem di sekitarnya—terutama distribusi dan logistik.

Visual yang Tidak Terbantahkan

Jika divisualisasikan, distribusi muncul sebagai komponen dengan potensi pembengkakan terbesar, diikuti infrastruktur dan dapur. Sementara itu, makanan justru berada di tengah—bukan penyebab utama pembengkakan anggaran.

👉 Total potensi kebocoran: Rp80 – 165 triliun per tahun
👉 Potensi realistis yang bisa diselamatkan: Rp60 – 110 triliun

Angka ini bukan sekadar statistik. Ia menggambarkan ruang efisiensi yang, jika ditutup, bisa langsung meningkatkan kualitas makanan atau mengurangi beban fiskal negara.

Kebocoran atau Inefisiensi?

Istilah “kebocoran” sering disalahartikan sebagai korupsi semata. Padahal dalam banyak kasus, masalah utamanya adalah desain sistem yang tidak optimal. Tanpa audit resmi seperti yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan, sulit menarik kesimpulan hukum. Namun secara ekonomi, selisih antara biaya aktual dan biaya ideal tetap berarti kehilangan nilai.

Inti Masalah: Perjalanan yang Terlalu Panjang

Pada akhirnya, persoalan program ini bukan terletak pada makanannya.

Masalah utama justru berada di perjalanan makanan tersebut: dari pengadaan, ke distribusi, ke dapur, hingga ke penerima. Setiap lapisan menambah biaya. Setiap tambahan jarak mengurangi efisiensi.

Dan di situlah sebagian besar anggaran “menghilang”.

Penutup

Jika efisiensi bisa ditingkatkan sehingga porsi makanan naik dari sekitar 50 persen menjadi 65 persen, dampaknya akan sangat signifikan—baik dalam bentuk penghematan puluhan triliun maupun peningkatan kualitas gizi.

Ukuran keberhasilan program ini sederhana:

Bukan seberapa besar anggaran yang dikeluarkan,
melainkan seberapa banyak yang benar-benar sampai ke piring.

Catatan Redaksi

Analisis ini berbasis pendekatan kebijakan publik dan praktik global (World Bank, FAO, WFP) serta prinsip efisiensi program bantuan pangan. Estimasi bersifat indikatif dan memerlukan verifikasi melalui audit resmi serta data kontrak pemerintah.