Deputi Gubernur BI Baru dan Target Pertumbuhan Ekonomi Prabowo

Mataram – DPR RI resmi menetapkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada Senin, 26 Januari 2026. Penetapan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna DPR setelah Komisi XI menyatakan yang bersangkutan lulus uji kelayakan dan kepatutan. Keputusan ini menandai fase baru kepemimpinan bank sentral di tengah agenda besar pemerintahan baru.

Thomas Djiwandono, yang merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto memiliki rekam jejak panjang di kebijakan fiskal. Penunjukan ini sejak awal memantik perdebatan publik, terutama soal independensi bank sentral. DPR menegaskan proses berjalan sesuai mekanisme konstitusional dan berbasis kompetensi, sementara pemerintah menilai penguatan koordinasi kebijakan menjadi kebutuhan di tengah tantangan global.

Dalam konteks tersebut, Bank Indonesia diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas moneter, tetapi juga mendukung target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo. Dukungan ini bukan berarti mengorbankan independensi, melainkan mengoptimalkan bauran kebijakan dari moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran agar selaras dengan agenda pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan sektor riil. Penekanan pada transmisi kebijakan ke pembiayaan produktif dan UMKM menjadi kunci.

Baca liputan lengkap kategori Ekonomi di Opini Mataram.

Dari sisi pasar keuangan, keputusan resmi DPR membuat pelaku pasar bersikap lebih selektif. Nilai tukar rupiah menjadi indikator paling sensitif terhadap persepsi risiko kebijakan. Tekanan jangka pendek bisa muncul akibat sentimen, terutama jika pasar menilai independensi melemah. Namun tekanan ini berpotensi terbatas bila BI konsisten menyampaikan arah kebijakan yang kredibel dan terukur.

Kebijakan suku bunga ikut disorot. Investor akan mencermati apakah BI tetap berpegang pada mandat stabilitas harga sambil mendukung pertumbuhan melalui instrumen non-suku bunga—seperti pelonggaran makroprudensial yang terarah—agar dorongan ekonomi tidak memicu tekanan inflasi. Jika kerangka kebijakan berbasis data tetap dijaga, ekspektasi pasar terhadap suku bunga diperkirakan stabil.

Bagi investor asing, penetapan ini menjadi ujian tata kelola. Selama ini, independensi BI menjadi jangkar kepercayaan. Kehadiran figur dengan kedekatan politik berpotensi menambah risk premium bila komunikasi kebijakan tidak tegas. Sebaliknya, bila BI mampu menunjukkan jarak institusional yang jelas sekaligus mendukung agenda pertumbuhan secara prudent, arus modal berpeluang bertahan dan kembali menguat. Konsistensi, transparansi, dan kemampuan BI menyeimbangkan stabilitas dengan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi pemerintah akan menentukan arah rupiah, suku bunga, dan kepercayaan investor dalam beberapa bulan ke depan.