Dari Dollar, Rupiah hingga Mataram, Mengapa NTB Tak Bisa Terus Sekadar Bertahan

Mataram – Perdebatan soal rupiah, dolar, dan dedolarisasi sering terdengar jauh dari kehidupan sehari-hari warga daerah. Namun sesungguhnya, isu-isu makro itu berujung sangat dekat hingga ke dapur, pasar tradisional, dan pelaku usaha kecil di Kota Mataram dan Nusa Tenggara Barat.

Selama ini, kebijakan ekonomi nasional cenderung menempatkan stabilitas sebagai tujuan utama. Rupiah dijaga, inflasi dikendalikan, dan gejolak dihindari. Di atas kertas, pendekatan ini terlihat aman. Namun bagi daerah seperti Mataram, stabilitas semata tidak otomatis menghadirkan kemajuan. Kota dan provinsi ini relatif tenang, tetapi pertumbuhannya kerap terasa lambat dan tidak melonjak.

NTB sesungguhnya memiliki modal riil berupa pertanian, perikanan, pariwisata, serta UMKM pangan dan kerajinan yang hidup di hampir setiap kecamatan. Masalahnya, sebagian besar aktivitas ekonomi itu berhenti di level paling bawah dengan menjual bahan mentah, produk setengah jadi, atau jasa bernilai tambah rendah. Ketika ekonomi nasional hanya bertahan, daerah seperti NTB ikut tertahan.

Baca liputan lengkap kategori Mataram di Opini Mataram.

Kita bisa melihat contohnya secara konkret. Banyak UMKM di Mataram mampu memproduksi kopi, olahan hasil laut, tenun, hingga makanan olahan. Namun sedikit yang benar-benar naik kelas menjadi badan usaha kuat yang terhubung ke rantai pasok nasional atau ekspor. Produk lokal bersaing langsung dengan barang impor murah, sementara akses pembiayaan, teknologi, dan pasar masih terbatas. Dalam kondisi seperti ini, rupiah yang terlalu dijaga kuat justru membuat produk luar semakin murah di pasar lokal, dan usaha kecil makin terdesak.

Di sisi lain, wacana dedolarisasi global sebetulnya membuka peluang bagi daerah. Jika Indonesia berhasil mendorong perdagangan berbasis mata uang lokal dan produk dalam negeri, maka daerah penghasil barang nyata seperti NTB bisa mendapat manfaat langsung. Namun peluang ini hanya bisa diraih jika daerah tidak sekadar jadi penonton, melainkan bagian dari strategi produksi nasional.

Bagi Mataram dan NTB, kunci kemajuan bukan terletak pada fluktuasi kurs harian, tetapi pada satu hal sederhana: apa yang bisa kita produksi secara konsisten dan bernilai tambah. Ketika UMKM lokal naik menjadi perusahaan formal, masuk ke pengadaan pemerintah, hotel, pariwisata, hingga ekspor regional, maka devisa tidak lagi hanya datang dari pusat. Daerah ikut menyumbang kekuatan rupiah secara nyata.

Sayangnya, kebijakan sering belum sepenuhnya berpihak ke arah ini. UMKM didorong bertahan, tetapi belum cukup didorong untuk tumbuh agresif. Banyak pelaku usaha lokal di Mataram masih bergulat dengan izin, pembiayaan, dan pasar, sementara produk luar masuk dengan relatif mudah. Akibatnya, ekonomi daerah cenderung stabil, tetapi tidak melonjak.

Jika Indonesia ingin benar-benar maju, maka daerah seperti NTB harus berhenti ditempatkan hanya sebagai “penyangga stabilitas”. Daerah harus menjadi mesin pertumbuhan. Artinya, industrialisasi skala daerah—manufaktur ringan, pengolahan hasil pertanian dan laut, serta pariwisata berbasis produk lokal—harus menjadi prioritas, bukan sekadar pelengkap.

Pada akhirnya, kekuatan rupiah dan kemandirian dari dolar tidak akan lahir dari kebijakan moneter semata. Ia akan lahir dari kota-kota seperti Mataram yang mampu menjual produknya ke luar daerah, bahkan ke luar negeri. Selama ekonomi daerah hanya diarahkan untuk bertahan, Indonesia akan terus aman tapi biasa-biasa saja. Namun ketika daerah diberi ruang untuk tumbuh, stabilitas nasional justru akan menguat dengan sendirinya.

Karena masa depan rupiah, pada akhirnya, juga ditentukan di pasar-pasar kecil, bengkel UMKM, dan pelabuhan-pelabuhan daerah—termasuk di Mataram dan Nusa Tenggara Barat.