Bea Cukai: Dulu Pernah “Disita” Asing, Kini Diancam Purbaya
Mataram — Indonesia tidak punya banyak lembaga yang sekeras kepala Bea Cukai. Setiap era punya ceritanya, dan anehnya, ceritanya hampir selalu sama: kasus, skandal, permintaan maaf, dan janji reformasi yang umurnya lebih pendek dari masa tenggang utang kartu kredit.
Babak 1985: Ketika Negara Menyerah, Lalu Menyewa Orang Swiss. Banyak orang pura-pura lupa, tapi catatan sejarah tidak. Pada 1985, pemerintah Soeharto begitu muak sampai-sampai mengambil langkah paling memalukan bagi sebuah negara: fungsi bea cukai diserahkan ke perusahaan asing bernama SGS. Bukan sekadar “reformasi”. Itu pembekuan sambil menundukkan kepala: “Kami tidak bisa membereskan diri sendiri, tolong kerjakan.”
Selama 10 tahun, perusahaan Swiss itu memegang kendali, sementara institusi lokal pasrah menjadi penonton. Sebuah tamparan keras, tetapi ya… kadang negara memang butuh ditampar untuk sadar.
Baca liputan lengkap kategori Nasional di Opini Mataram.
Tiga Dekade Berlalu—Apakah Sadar? Yah, Tergantung Hari Apa. Bea Cukai hari ini ibarat rumah yang direnovasi berkali-kali, tetapi pilar utamanya tetap rapuh. Dari kasus di bandara, pelabuhan, gudang, sampai “titipan bos besar”, semua sudah jadi playlist abadi. Reformasi? Selalu diumumkan. Tapi hasilnya? Sering menguap lebih cepat dari asap rokok di gudang sitaan.
Masuk Purbaya: Menteri yang Tak Suka Basa-Basi. Menteri Keuangan Purbaya datang dengan gaya berbeda: tanpa sensor, tanpa permen retorika. Kalimatnya jelas: “Kalau tidak berubah, dibekukan. Kalau perlu, diganti total.” Seketika banyak orang teringat SGS. Trauma kolektif itu muncul lagi: apakah kita akan kembali menyewa orang luar untuk mengurus barang kiriman dan kontainer kita sendiri?
Purbaya tidak menyebut “asing”, tapi ancaman itu cukup untuk membuat meja kantor DJBC terasa goyang tanpa gempa. Satirnya Begini: Negara Ini Bisa Bangun Tol 2.000 Km, Tapi Masih Kesulitan Bangun Integritas di Satu Direktorat. Sungguh ironis. Bangsa ini bisa bikin bandara mewah, IKN futuristik, dan jaringan kereta cepat—tetapi untuk urusan kerapian impor-ekspor, kita masih tersandung kasus yang sama sejak era TV hitam-putih.
Jika institusi strategis seperti Bea Cukai terus memikul reputasi seperti ini, wajar kalau menteri mana pun mulai bertanya: “Apa perlu saya panggil orang Swiss lagi?”. Jangan Sampai Negara Jatuh ke Lubang yang Sama. Indonesia tidak boleh mengulang langkah 1985: menyerahkan kedaulatan karena frustrasi. Jika DJBC tak berubah, itu bukan alasan untuk memasrahkan diri pada swasta asing—itu alasan untuk mengguncang institusi sampai fondasinya betul-betul bersih, bukan sekadar dirias untuk konferensi pers. Tapi satu hal sudah jelas: Purbaya bukan mengancam. Ia sedang membacakan peringatan terakhir. Dan jika DJBC tak mendengar, jangan salahkan siapa-siapa bila sejarah yang pahit itu kembali diputar.