Dapur Miliaran, Anak Dapat Rp10 Ribu

Redaksi Opini Mataram • April 9, 2026

Mataram, NTB – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional hadir dengan janji besar: memperbaiki gizi anak Indonesia dan menekan angka stunting. Dengan serapan anggaran mencapai puluhan triliun rupiah pada awal 2026, program ini bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan proyek negara berskala masif. Namun di tengah ambisi tersebut, muncul kegelisahan publik yang kian sulit diabaikan: apakah anggaran sebesar itu benar-benar berakhir di piring anak-anak, atau justru habis di meja operasional?

Dapur MBG: Dari Program Sosial ke Arus Kas Miliaran

Struktur MBG bertumpu pada ribuan dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang menjadi tulang punggung distribusi makanan. Pemerintah menetapkan skema insentif sekitar Rp6 juta per hari per dapur, yang dibayarkan hingga ratusan hari dalam setahun, sehingga totalnya bisa mendekati Rp1,8 miliar per dapur per tahun. Di luar itu, terdapat gaji kepala dapur dan biaya operasional lain yang ikut mengalir dalam sistem ini.

Dalam praktiknya, satu dapur bukan lagi sekadar unit pelayanan sosial. Ia berubah menjadi entitas dengan perputaran dana besar, stabil, dan dijamin negara. Pada titik ini, garis antara “program bantuan” dan “ekosistem bisnis berbasis anggaran” mulai kabur.

Baca liputan lengkap kategori Nasional di Opini Mataram.

Nilai Makanan yang Justru Kecil

Kontras terlihat jelas ketika dibandingkan dengan nilai makanan yang diterima masyarakat. Pemerintah menetapkan kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi untuk penerima manfaat. Artinya, di tengah arus dana miliaran yang mengalir ke dapur, nilai gizi yang sampai ke anak-anak justru berada di level yang sangat minimal.

Perbandingan ini menimbulkan pertanyaan yang tidak nyaman: bagaimana mungkin sistem dengan biaya operasional begitu besar hanya menghasilkan output makanan bernilai sangat rendah? Kritik lama tentang program sosial—anggaran besar, manfaat kecil—kembali terasa relevan.

Motor Listrik: Kontroversi yang Membuka Luka Lama

Kontroversi memuncak ketika publik mengetahui adanya pengadaan besar-besaran motor listrik untuk operasional MBG. Data terbaru menunjukkan sekitar 21.801 unit motor listrik telah direalisasikan dari rencana 25.000 unit pada 2025. Kendaraan ini ditujukan untuk menunjang mobilitas kepala dapur dan distribusi.

Namun fakta yang lebih mengusik adalah bahwa kebijakan ini sempat ditolak sebelumnya oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menilai pengadaan tersebut tidak prioritas karena anggaran MBG seharusnya difokuskan pada makanan, bukan aset operasional. Ia juga menyinggung bahwa mitra pelaksana memiliki kemampuan ekonomi untuk mengadakan kendaraan sendiri melalui skema usaha.

Penolakan itu tidak menghentikan realisasi. Motor tetap dibeli. Dan di situlah publik melihat sebuah pola yang berulang: ketika kontrol anggaran melemah, prioritas mudah bergeser.

Tabel Realitas yang Sulit Diabaikan

Komponen	Nilai
Insentif dapur	± Rp6 juta/hari
Total per dapur/tahun	± Rp1,8 miliar
Nilai makanan per porsi	Rp8.000 – Rp10.000
Motor listrik dibeli	21.801 unit
Rencana awal	25.000 unit
Estimasi harga/unit motor	± Rp15 – 25 juta
Estimasi total dana motor	± Rp327 miliar – Rp545 miliar

Ruang Abu-Abu: Risiko Korupsi yang Tersembunyi

Tidak ada pernyataan resmi bahwa program ini telah terjadi korupsi. Namun dalam desain anggaran sebesar ini, ruang abu-abu selalu terbuka—dan sejarah kebijakan publik di Indonesia menunjukkan pola yang berulang.

Ketika:

anggaran besar mengalir cepat
pengadaan dilakukan dalam skala masif
pengawasan belum sepenuhnya transparan

maka risiko yang muncul bukan hanya inefisiensi, tetapi juga potensi penyimpangan yang sulit terdeteksi di awal.

Pengadaan motor listrik dalam jumlah puluhan ribu unit, misalnya, secara teori membuka celah:

mark-up harga
permainan vendor
penunjukan pihak tertentu

Hal yang sama juga bisa terjadi di level dapur:

pengurangan kualitas bahan makanan
selisih antara anggaran dan realisasi
distribusi yang tidak sesuai standar

Ini bukan tuduhan, melainkan pola yang berulang dalam banyak proyek besar negara. Masalahnya, penyimpangan semacam ini jarang terlihat di awal. Ia baru muncul setelah audit, investigasi, atau bahkan ketika kerugian negara sudah terjadi.

Masalah Bukan Sekadar Angka, Tapi Arah

Jika dilihat sekilas, semua ini bisa dijustifikasi: distribusi butuh kendaraan, dapur butuh insentif, sistem butuh biaya. Namun ketika semua dikumpulkan, muncul gambaran yang lebih besar—dan lebih mengkhawatirkan.

Program yang seharusnya sederhana: memberi makan anak-anak, justru berkembang menjadi sistem kompleks dengan biaya tinggi. Dalam sistem seperti ini, selalu ada risiko bahwa yang tumbuh bukan manfaat, melainkan struktur itu sendiri.

Di sinilah kritik yang dulu pernah disampaikan oleh Joko Widodo kembali relevan. Ia pernah menyoroti bagaimana anggaran besar penanganan stunting sering kali tidak sebanding dengan nilai makanan yang benar-benar diterima masyarakat. Pernyataan itu bukan sekadar kritik masa lalu—hari ini, ia terasa seperti peringatan yang tidak diindahkan.

Ketika Program Sosial Kehilangan Intinya

Masalah utama MBG bukan pada niat, tetapi pada desain dan disiplin anggaran. Ketika insentif tetap besar, operasional terus berkembang, dan aset terus dibeli, maka orientasi program perlahan bergeser.

Yang semula:

fokus pada makanan

berubah menjadi:

fokus pada sistem

Dan ketika itu terjadi, yang paling dirugikan bukan negara, bukan birokrasi, melainkan penerima manfaat—anak-anak yang seharusnya menjadi pusat dari seluruh program ini.

Kesimpulan: Pertanyaan yang Tidak Bisa Dihindari

MBG adalah program besar dengan potensi besar. Namun tanpa pengendalian yang ketat, ia juga berpotensi menjadi contoh klasik kegagalan kebijakan publik: niat baik yang tersesat dalam implementasi.

Di tengah miliaran rupiah yang mengalir ke dapur, puluhan ribu motor yang dibeli, dan sistem yang terus membesar, pertanyaan sederhana itu tetap berdiri—dan semakin keras terdengar:

Apakah negara sedang memberi makan rakyat, atau justru memberi makan sistemnya sendiri?