Menteri Purbaya Tegaskan Opsi Pemecatan 16 Ribu Pegawai Bea Cukai

Mataram —Menteri Perekonomian Purbaya menegaskan opsi pemecatan terhadap 16 ribu pegawai Bea Cukai dan bahkan kemungkinan pembubaran lembaga tersebut apabila reformasi internal tak kunjung menunjukkan hasil signifikan. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah agenda pemerintah yang kemudian menarik perhatian publik dan memicu perdebatan luas di berbagai platform.

Dalam keterangannya, Purbaya menyebut bahwa pemerintah saat ini menaruh fokus besar pada peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di sektor yang bersentuhan langsung dengan arus barang dan logistik nasional. Bea Cukai, menurutnya, merupakan salah satu lembaga yang membutuhkan percepatan pembenahan. “Jika tidak ada perbaikan nyata, maka kita harus mempertimbangkan langkah-langkah ekstrem, termasuk merombak total atau memecat pegawainya,” ujar Purbaya dalam pernyataan yang beredar, menegaskan nada tegas pemerintah terhadap masalah yang dianggap kronis.

Pernyataan itu muncul seiring meningkatnya sorotan publik terhadap kinerja Bea Cukai dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah kasus—mulai dari keluhan biaya tambahan, ketidakjelasan informasi tarif, hingga sejumlah insiden viral yang menimbulkan reaksi keras masyarakat—menjadi dasar pemerintah untuk menuntut perubahan lebih cepat. Purbaya menilai, sebagai lembaga strategis yang mengelola arus impor-ekspor dan berperan penting dalam pemasukan negara, Bea Cukai tidak dapat berjalan dengan pola kerja lama. Ia menekankan pentingnya transparansi, kejelasan prosedur, dan komitmen pelayanan dari seluruh lini pegawai.

Baca liputan lengkap kategori Nasional di Opini Mataram.

Meski demikian, wacana pembubaran Bea Cukai dinilai tidak mudah secara struktur pemerintahan. Fungsi lembaga itu dianggap vital dalam sistem perekonomian nasional. Namun pemerintah membuka peluang terjadinya restrukturisasi besar, termasuk pemangkasan pegawai atau penggabungan fungsi tertentu, apabila diperlukan

Di sisi lain, sejumlah pihak menilai pernyataan tegas Purbaya sebagai bentuk “shock therapy” bagi internal Bea Cukai. Para pengamat birokrasi memandang bahwa pemerintah ingin memberikan sinyal kuat untuk mempercepat agenda reformasi layanan publik sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.

Hingga saat ini, belum ada keterangan lanjutan mengenai mekanisme pemecatan massal atau langkah teknis yang akan dilakukan pemerintah. Namun Kementerian Perekonomian memastikan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap Bea Cukai tengah berjalan.

Publik menunggu langkah konkret pemerintah dalam waktu dekat. Sementara itu, pernyataan Purbaya telah menjadi penanda bahwa pembenahan lembaga strategis ini memasuki fase yang lebih serius dan terbuka terhadap segala opsi, termasuk langkah ekstrem.