Mengapa Eropa Sulit Menerima Damai? Pelajaran Sejarah dari Benua yang Tak Pernah Sepi Perang

Mataram – Selama berabad-abad, Eropa bukanlah benua yang lahir dari kedamaian, melainkan dari konflik. Peta politik Eropa dibentuk oleh perang demi perang, dari Perang Salib pada abad pertengahan, Perang Tiga Puluh Tahun (1618–1648) yang menewaskan jutaan orang di Eropa Tengah, hingga dua Perang Dunia yang mengubah wajah peradaban manusia pada abad ke-20. Bahkan setelah Perang Dunia II berakhir pada 1945, benua ini tidak benar-benar keluar dari bayang-bayang kekerasan. Perang Balkan pada 1990-an, konflik di Kaukasus, dan kini perang Rusia–Ukraina menunjukkan bahwa Eropa belum sepenuhnya berdamai dengan sejarahnya sendiri.

Data historis mencatat, Perang Dunia I menewaskan sekitar 16 juta jiwa, sementara Perang Dunia II merenggut lebih dari 60 juta nyawa secara global, dengan Eropa sebagai episentrum kehancuran. Kota-kota rata dengan tanah, generasi hilang, dan trauma kolektif diwariskan lintas abad. Namun, dari reruntuhan itu pula lahir narasi baru: Eropa sebagai “penjaga tatanan dunia”, pengkhotbah hak asasi manusia, demokrasi, dan perdamaian.

Ironinya terasa tajam bagi banyak bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Sebab, sejarah kolonialisme yang melahirkan penderitaan panjang di kawasan Global South justru dilakukan oleh negara-negara Eropa. Inggris, Belanda, Prancis, Spanyol, Portugis, hingga Belgia membangun kemakmuran Eropanya dengan sumber daya, tanah, dan nyawa dari koloni-koloni di luar benua mereka. Bahkan Amerika Serikat, yang kini sering tampil sebagai mitra utama Eropa dalam isu HAM dan demokrasi, merupakan produk peradaban Eropa yang membawa logika kolonial dan ekspansi ke panggung global.

Baca liputan lengkap kategori Internasional di Opini Mataram.

Di Indonesia, jejak kekerasan kolonial Eropa bukan sekadar catatan sejarah di buku pelajaran. Ia hidup dalam ingatan kolektif. Di Bali, ekspedisi militer Belanda pada awal abad ke-20 berujung pada tragedi puputan—perlawanan habis-habisan yang menelan ribuan nyawa rakyat yang memilih mati daripada tunduk. Di Lombok, perang melawan kolonialisme Belanda juga meninggalkan korban besar, kehancuran sosial, dan luka panjang pada masyarakat lokal. Kekerasan kolonial bukan hanya tentang perebutan wilayah, melainkan tentang penghancuran martabat manusia.

Bandingkan dengan dinamika Asia hari ini. Di Semenanjung Korea, Korea Utara dan Korea Selatan secara teknis masih berada dalam status gencatan senjata sejak 1953, bukan perjanjian damai. Secara hukum, perang Korea belum benar-benar berakhir. Namun, meski hidup dalam ketegangan militer, dua negara ini—dan kawasan Asia Timur secara umum—memilih jalur “berdamai di dalam perang”. Tidak ada pertempuran terbuka skala besar selama lebih dari tujuh dekade. Ketegangan dikelola, konflik ditahan agar tidak meledak. Damai di sini bukan berarti tanpa konflik, tetapi upaya sadar untuk mencegah perang total yang akan menghancurkan generasi.

Di Asia Tenggara, pendekatan serupa terlihat dalam kerangka ASEAN. Meski negara-negara anggotanya memiliki sengketa perbatasan, perbedaan sistem politik, dan luka sejarah, kawasan ini relatif berhasil menahan diri dari perang terbuka antarnegara selama puluhan tahun. Prinsip musyawarah, non-intervensi, dan pencarian titik damai—walau sering dianggap lambat dan tidak tegas—ternyata efektif menjaga stabilitas. Damai yang tidak sempurna dipilih ketimbang perang yang “tegas” tetapi mengorbankan banyak nyawa .

Ironi terbesar hari ini muncul ketika sebagian elite politik di Eropa menyuarakan kekhawatiran bahwa perdamaian antara Rusia dan Ukraina—terutama jika dicapai melalui kompromi—dianggap berbahaya bagi tatanan keamanan kawasan. Di atas kertas, argumen mereka berangkat dari trauma sejarah: jangan sampai agresi militer “dilegalkan” oleh perjanjian damai yang timpang. Namun, bagi publik di luar Eropa, pernyataan semacam ini terdengar dingin. Sebab perang Rusia–Ukraina telah menggerus sumber daya kedua negara, menghancurkan kota-kota, dan menelan korban sipil dalam jumlah besar. Bagi mereka yang memandang dari sisi kemanusiaan, setiap peluang damai—betapapun kecil—seharusnya direngkuh, bukan dicurigai.

Di titik inilah paradoks Eropa menjadi telanjang. Benua yang lahir dari sejarah perang panjang, kolonialisme berdarah, dan konflik antarbangsa kini tampil sebagai pengkhotbah moral tentang perdamaian dan hak asasi manusia. Tentu, perubahan sikap Eropa patut diapresiasi sebagai upaya belajar dari masa lalu. Namun, khotbah moral akan selalu terdengar hampa jika tidak disertai kerendahan hati sejarah: pengakuan bahwa kemakmuran hari ini dibangun di atas penderitaan bangsa lain, dan bahwa pendekatan damai ala Eropa tidak selalu relevan bagi kawasan yang memilih menahan konflik demi menyelamatkan nyawa manusia.

Bagi Asia, termasuk Indonesia, pelajaran terpenting bukan meniru Eropa dalam cara memandang konflik, melainkan merawat naluri damai yang lahir dari pengalaman pahit penjajahan. Perang memang kadang tak terelakkan. Namun, selama masih ada celah sekecil apa pun untuk berdamai, sejarah kawasan ini mengajarkan satu hal: menahan pelatuk jauh lebih manusiawi daripada mengagungkan prinsip yang dibayar dengan darah.

📝 Catatan Redaksi

Artikel ini disusun berdasarkan rujukan sejarah konflik Eropa dan kolonialisme, serta dinamika geopolitik kontemporer Rusia–Ukraina dan Semenanjung Korea. Pembaca dapat menelusuri konteks lebih lanjut melalui laporan dan arsip berikut:
Reuters, laporan perang Rusia–Ukraina dan dampak kemanusiaan.
BBC History, arsip Perang Dunia I dan II di Eropa.
Encyclopaedia Britannica, Perang Balkan dan Perang Korea.
Sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia dapat ditelusuri melalui arsip Leiden University dan National Archives of the Netherlands.