UMKM Membanjir, Ekonomi Jalan di Tempat: Alarm Keras Kegagalan Kebijakan Pembangunan

Mataram – Di hampir setiap sudut kota dan desa termasuk di Kota Mataram, UMKM tumbuh seperti jamur di musim hujan. Lapak kopi, ayam geprek, rujak, laundry kiloan, katering rumahan, reseller online—hidup. Di pidato pejabat, UMKM selalu disebut tulang punggung ekonomi nasional. Angkanya besar, perannya diakui. Tapi di balik riuh angka dan slogan, ada ironi yang jarang dibahas: mengapa semakin banyak orang harus “bertahan hidup” lewat usaha kecil? Apakah ini tanda ekonomi rakyat yang sehat, atau justru alarm bahwa pembangunan gagal menciptakan pekerjaan produktif dan mobilitas sosial yang nyata?

UMKM Tumbuh, Tapi Ekonomi Tak Naik Kelas

Pertumbuhan UMKM di Indonesia khususnya Mataram sebagian besar bersifat horizontal. Jumlah pelaku bertambah, tetapi kapasitas usaha tidak ikut naik signifikan. Skala tetap mikro, teknologi minim, produktivitas rendah, dan nilai tambah kecil. Banyak pelaku UMKM tidak sedang membangun bisnis untuk tumbuh, melainkan sekadar bertahan hidup. Dalam situasi seperti ini, UMKM lebih menyerupai “katup pengaman sosial” ketimbang motor pertumbuhan ekonomi.

Tanpa industrialisasi daerah, tanpa sektor manufaktur dan jasa modern yang menyerap tenaga kerja, UMKM menjadi pilihan paling realistis bagi mereka yang tidak tertampung di pasar kerja formal. Ini bukan semata soal mental wirausaha, melainkan soal absennya struktur ekonomi yang menyediakan pekerjaan layak.

Baca liputan lengkap kategori Mataram di Opini Mataram.

Ketika UMKM Saling Sikut di Pasar Sempit

Masalah berikutnya adalah pasar yang sempit dan homogen. Di satu kelurahan bisa berdiri belasan lapak makanan serupa. Yang terjadi bukan kompetisi sehat berbasis kualitas dan inovasi, melainkan perang harga yang menggerus margin. Pelaku UMKM saling sikut demi bertahan, sementara daya beli konsumen tidak tumbuh secepat jumlah penjual. Dalam ekosistem seperti ini, UMKM sulit berkembang karena ruang tumbuhnya sempit dan berisiko tinggi.

Ekosistem Bisnis UMKM yang Tak Pernah Matang

Di banyak daerah – mungkin di Mataram juga, pemerintah rajin mendorong UMKM, tetapi lupa membangun ekosistem bisnisnya. UMKM diberi pelatihan kemasan, didorong masuk marketplace, difasilitasi pameran. Namun, ekosistem hulu–hilirnya rapuh:
bahan baku masih mahal,
akses logistik terbatas,
rantai pasok tidak terintegrasi dengan industri besar,
akses pembiayaan jangka panjang minim,
dan pasar stabil nyaris tidak ada.

Tanpa ekosistem, UMKM dipaksa berenang sendirian di kolam yang dangkal. Negara hadir di level permukaan, tapi absen membangun fondasi struktural yang memungkinkan UMKM naik kelas secara nyata.

MBG: Program Pro-Rakyat yang Berisiko Jadi Pro-Modal

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kerap dipromosikan sebagai kebijakan pro-rakyat, seperti menyerap tenaga kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan meningkatkan gizi anak. Secara konsep, ini terdengar ideal. Namun, di level implementasi, muncul persoalan struktural. Dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) membutuhkan modal besar: lahan, bangunan, peralatan dapur skala industri, standar higienitas, sistem logistik, dan manajemen.

Akibatnya, yang mampu masuk bukan UMKM mikro, melainkan pemodal besar atau pemain menengah yang sudah punya kapital. UMKM kuliner rumahan yang selama ini hidup dari kantin sekolah justru terancam tersingkir. Negara, alih-alih menciptakan pasar baru yang inklusif tetapi berpotensi menambah pesaing baru bagi UMKM dan pesaing dengan modal jauh lebih kuat dan akses proyek negara.

Jika desain kebijakan tidak mengintegrasikan UMKM secara nyata dalam rantai pasok MBG, program yang diniatkan pro-rakyat bisa berubah menjadi pro-modal. Ini contoh bagaimana kebijakan negara, tanpa sadar, malah mempersempit ruang hidup UMKM yang sudah sesak.

UMKM sebagai Bantal Sosial Negara

Dalam banyak kasus, UMKM berfungsi sebagai bantal sosial: ketika lapangan kerja formal sempit, orang didorong berwirausaha. Negara seolah berkata, “Kalau tidak ada kerja, ya buka usaha.” Masalahnya, ini menggeser tanggung jawab struktural negara kepada individu. UMKM menjadi solusi individual atas masalah sistemik: minimnya industrialisasi, lemahnya penciptaan kerja bernilai tambah, dan ketimpangan akses modal.

Ilusi “Naik Kelas” UMKM

Jargon “UMKM naik kelas” sering terdengar, tetapi jarang diterjemahkan dalam kebijakan struktural. Naik kelas bukan sekadar pindah dari lapak kaki lima ke kios kecil, atau dari kios ke ruko. Naik kelas berarti masuk ke rantai nilai yang lebih besar: menjadi pemasok industri, bagian dari logistik regional, atau produsen dengan teknologi lebih tinggi. Tanpa industri yang kuat dan pasar yang luas, “naik kelas” hanya menjadi ilusi administratif.

Jalan Keluar: Bangun Ekosistem, Bukan Sekadar Menambah UMKM

Jika UMKM ingin benar-benar menjadi mesin kesejahteraan, fokus kebijakan harus bergeser:
membangun industri pengolahan di daerah,
mengintegrasikan UMKM ke rantai pasok BUMN dan swasta besar,
mendesain program seperti MBG agar menyertakan UMKM sebagai pemasok atau rekan, bukan korban,
serta menciptakan lapangan kerja formal bernilai tambah.

UMKM tidak boleh dibiarkan terus saling sikut di pasar kecil. Tanpa ekosistem bisnis yang matang, UMKM hanya akan menjadi penyangga ekonomi rumah tangga, bukan lokomotif pertumbuhan.

Penutup

Ledakan UMKM bukan selalu kabar baik. Ia bisa menjadi tanda daya juang rakyat, tapi juga cermin kegagalan negara membangun struktur ekonomi yang kokoh. Ketika UMKM tumbuh karena terpaksa, bukan karena peluang naik kelas yang nyata, maka UMKM lebih banyak merekam kegagalan kebijakan pembangunan daripada keberhasilannya.